Pj Gubernur Hadiri Rakor Daring Pengendalian Inflasi
KANAL ONE, MATARAM - Pj Gubernur NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi menghadiri rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi via daring di Pendopo Timur Gubernur, Mataram, (19/2/24).
Usai mengikuti Rakor, Pj Gubernur mengatakan untuk tetap mencermati dinamika perkembangan pasar yang mempengaruhi inflasi. Antara lain menyoroti harga komoditi beras berdasarkan laporan dan fakta di lapangan secara nasional mengalami kenaikan harga.
"Tadi diarahkan untuk kerja-kerja untuk mencari solusi. Satu solusi dari pemerintah, Bulog untuk meningkatkan gerakan pasar murah dan lain sebagainya," ungkapnya.
Ditambahkan Pj Gubernur, bahwa para peserta rakor ditekankan pada upaya pencarian solusi agar sesegera mungkin harga komoditi beras bisa turun.
"Komitmen tadi bagaimana pemerintah di daerah kabupaten kota untuk memperbanyak gerakan operasi pasar agar masyarakat tidak berspekulasi apalagi terpengaruh panikbaying," katanya.
Selanjutnya, Ia bersama tim pengendalian inflasi akan segera melakukan koordinasi terlebih menjelang Hari Besar Keagamaan (HBK) ingin memastikan, termasuk rakor pekan depan untuk menyiapkan langkah-langkah taktis daerah untuk memastikan harga komoditi terjangkau.
Sementara itu, Rakor yang dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Komjen Pol, Drs. Tomsi Tohir, menyampaikan ia harapkan fokus pada bagaimana melahirkan solusi real yang bisa dilakukan kedepannya di tengah harga komoditi yang terus naik.
"Karena kita tahu penyakitnya dimana harga beras, jagung, tepung, bawang putih dan lain sebagainya sehingga tidak perlu beradu data karena datanya mirip-mirip," jelasnya.
Ditambahkan Komjen Pol Tomsi Tohir, dalam Rakor ini harus menghasilkan suatu keputusan yang bisa sama-sama didengar untuk disampaikan ke pimpinan dan bisa dilaksanakan.
"Ada hal-hal masukan yang baik dari peserta rapat patut dikembangkan dan dilaksanakan sehingga bisa dipilah-pilah datanya yang operasional yang bisa kita laksanakan," pungkasnya.
Selain itu, ia mengimbau kepada para pimpinan daerah di masing-masing provinsi kabupaten kota untuk bekerja normal lagi untuk fokus mengecek, memantau harga dan stok, melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi bisa berjalan normal.
Penulis: KO_05
Editor: Hadi
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.