KANAL ONE, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Bacawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mangkir alias tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cak Imin, yang sedianya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hari ini Senin 5 September 2023, namun meminta penjadwalan ulang pada Kamis 7 September 2023 mendatang.
Jokowi Tunjuk Gita Aryadi jadi Penjabat Gubernur NTB
"Saksi meminta waktu agar bisa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi nanti pada hari Kamis, 7 September 2023," ungkap juru bicara KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 5 September 2023.
Namun, menurut Ali, permintaan Cak Imin agar dapat dijadwalkan ulang pemeriksaan dirinya pada Kamis mendatang ditolak tim penyidik komisi antirasuah ini.
"Tim penyidik KPK menyampaikan kepada kami, hari Kamis ada agenda lain, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti di daerah," tuturnya.
Karena itu, tim penyidik tetap akan menjadwalkan pemeriksaan Cak Imin pekan depan.
"Jadi, bukan di hari Kamis tanggal 7 September sebagaimana permintaan dari saksi, tapi penyidik mengagendakan nanti di minggu depan," beber Ali.
"Tentu kami akan sampaikan informasi kembali kepada saksi ini untuk hadir pada waktu yang ditentukan oleh tim penyidik KPK," imbuhnya.
Sebagaiman dikutip dari rakyatmerdeka.id, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta; Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia; dan Reyna Usman.
Reyna merintis karier di Kemenaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021.
Selain di Kemenaker, Reyna Usman merupakan anak buah Cak Imin di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Reyna dikabarkan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dapil Gorontalo. Reyna juga sempat menjabat Wakil Ketua DPW Bali.
Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).
Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta).
Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp 20 miliar.
Jelang Berakhir Masa Jabatannya, Wagub NTB Pimpin Promosi Budaya di MATTA FAIR 2023 Malaysia
KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga (mark up) terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia.
Dugaan korupsi itu ditengarai merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. (KO_01)
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.