Ada yang kurang teliti memahami realitas politik deklarasi pencapresan Anies dan Cak Imin. Yakni, seolah-olah deklarasi ini hanya meninggalkan Partai Demokrat. Yang merasa dikhianati hanya partai Demokrat.
Oleh : Ahmad Khozinudin (Sastrawan Politik)
Padahal, jika kita dalami secara seksama deklarasi Anies - Cak Imin, sejatinya mengkonfirmasi Anies itu Capresnya NasDem. Bukan Capres koalisi perubahan, bukan Capresnya Demokrat, bukan pula Capresnya PKS.
Cak Imin Mangkir Diperiksa KPK Hari Ini , Minta Diperiksa Hari Kamis
Alasannya adalah sebagai berikut :
*Pertama,* saat Deklarasi Anies - Cak Imin, dari koalisi perubahan yang hadir hanya Nasdem. Demokrat dan PKS tak diajak.
Dalam pidato Deklarasi, Demokrat dan PKS juga tak pernah disebut di forum. Jadi, realitasnya ini adalah Deklarasi Capres Cawapres dari koalisi baru. Koalisi perubahan tidak ada perannya sama sekali dalam deklarasi ini.
*Kedua,* suara NasDem dan PKB sudah cukup untuk membeli tiket Pencapresan. Tujuan utama koalisi dibentuk, salah satunya adalah untuk membeli tiket pencapresan.
NasDem dan PKB tanpa tambahan partai manapun, sudah bisa melaju ke Pilpres 2024. Itu artinya, PKS mau merapat atau tidak, tidak ada pengaruhnya. PKS tidak gabung, tidak akan membatalkan pencapresan Anies.
Lain soal ketika koalisi perubahan masih ada. Kedudukan PKS, NasDem dan Demokrat sederajat. Salah satu partai mundur, koalisi bubar, tiket pencapresan tak bisa dibeli.
Jadi, kalau nantinya PKS ikut bergabung dalam koalisi NasDem dan PKB mengusung Anies Cak Imin, itu sifatnya hanya angka ikut. Bukan lagi angka penentu.
*Ketiga,* jargon perubahan juga tak relevan lagi diusung, saat Cak Imin yang dipilih Anies. Karena selain tidak memenuhi kriteria nol sebagaimana disebut Anies, Cak Imin juga melambangkan semangat melanjutkan legacy Jokowi.
Jadi terlihat jelas, NasDem-lah yang berkuasa penuh atas Anies. PKS tidak punya peran. Karena itu, saat memasangkan dengan Cak Imin, NasDem tidak butuh berkonsultasi ke Demokrat maupun PKS. Anies juga tak punya kuasa menolak kehendak Nasdem, karena NasDem adalah pemilik saham mayoritas pencapresan Anies.
Jadi kelak, kalaupun berkuasa Anies hanya akan mendengar apa kehendak NasDem. NasDem juga tidak butuh berkonsultasi dengan PKS atau umat Islam. Karena NasDem menganggap Anies itu aset NasDem.
Lagipula, tak ada satupun isi kampanye Anies yang punya komitmen untuk memperjuangkan syariat Islam. Padahal, garansi Umat Islam mendukung itu bukan karena sosok, melainkan karena visi ibadah untuk taat kepada Allah SWT dengan menerapkan hukum hukum-Nya.
Menteri Agama Ingatkan Jauhi Pemimpin yang Menjual Agama sebagai Alat Politik
Sampai disini, rasanya umat Islam tak perlu die hard membela Capres manapun karena tidak ada satupun capres yang berkomitmen pada Islam. Saat Islam dinista oleh Ahok, tak ada satupun nama capres yang hari ini beredar membela dan berada di barisan umat Islam. Bahkan, NasDem yang saat ini mengusung Anies, saat itu berada dibarisan Ahok, berada di barisan rezim Jokowi. (KO_01)
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.